REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia bakal menetapkan 15 bandara untuk penerbangan internasional. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keputusan ini telah disepakati oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (31/1/2023) kemarin.
"Kemarin kita rapat mengenai industri pariwisata dan bagaimana implikasi dengan pertumbuhan ekonomi. Di situ ada kesepakatan, kita akan membuka untuk bandara internasional itu 14-15 (bandara) saja," ujar pria kelahiran Jakarta tersebut usai menghadiri Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Erick menyampaikan bandara-bandara di luar itu hanya diperbolehkan melakukan penerbangan internasional untuk haji dan umrah. Erick menyampaikan kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah mendorong kembali geliat pariwisata dalam negeri.
"Jadi tidak ada alasan pemerintah tidak mendorong kesempatan daerah. Yang kita tidak mau kan membuka bandara sebesar-besarnya, tapi lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada yang di dalam negeri," ucap mantan presiden Inter Milan tersebut.
Padahal, menurut Erick, 70 persen wisatawan di Indonesia berasal dari wisatawan nusantara (wisnus) ketimbang wisatawan mancanegara (wisman) yang sebanyak 30 persen. Erick menyebut 15 bandara tersebut nantinya, juga akan menjadi menghubungkan turis dengan penerbangan domestik ke destinasi pariwisata dalam negeri.
"Lima belas bandara ini menjadi titik masuk, tetapi isunya bukan di situ, nanti jadi connecting penerbangan domestik yang harus terus diperbaiki," ucap Erick.
BUMN, menurut Erick, bakal mengerahkan hingga 140 pesawat dari Garuda, Citilink, dan Pelita Air untuk membantu pemulihan pariwisata domestik. Sejak awal ia telah meminta maskapai pelat merah untuk fokus dalam menggarap pasar domestik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
