REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (9/3/2023), mengusulkan penguatan tanggapan internasional terhadap guncangan global yang kompleks melalui platform darurat. Tanggapan global terhadap guncangan semacam itu seringkali bersifat ad hoc, terfragmentasi, dan diimprovisasi.
"Diperlukan mekanisme untuk mengatasi ancaman multidimensi dengan respons multidimensi," katanya dalam presentasi ringkasan kebijakan untuk KTT Masa Depan yang dijadwalkan pada 2024, dikutip Jumat (10/3/2023).
"Keterkaitan global kita berarti bahwa guncangan yang terjadi di satu negara atau sektor dapat dengan cepat memiliki konsekuensi yang mengalir di tempat lain, seringkali dengan cara yang tidak terduga. Guncangan tersebut datang kepada kita dengan kekuatan dan frekuensi yang lebih besar, dengan implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan," tambahnya.
Guncangan tersebut dapat memiliki dampak yang tidak proporsional di beberapa area. Baik pandemi COVID-19 maupun krisis biaya hidup global menghantam yang paling miskin dan paling rentan, membuat kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan Agenda 2030 semakin jauh dari jalur.
Demi pendekatan yang lebih formal, dapat diprediksi, dan terstruktur, Platform Darurat akan memanfaatkan kekuatan dan kapasitas PBB dengan cara yang tepat waktu dan dapat diprediksi. Hal itu akan mengidentifikasi dan menyatukan aktor pada tingkat yang sesuai untuk merespons.
"Itu akan fleksibel dan gesit, menanggapi berbagai jenis guncangan. Yang terpenting, ini akan mendorong respons global berdasarkan solidaritas dan kesetaraan, dan prinsip utama untuk tidak meninggalkan siapa pun. Semua orang dan negara yang dilanda guncangan harus memiliki akses ke dukungan yang mereka butuhkan," kata Guterres.
"Akuntabilitas akan dibangun ke dalam platform darurat, untuk meminta semua pihak pada komitmen konkret mereka," tambahnya.
Sementara keputusan akan terus berada di tangan negara-negara anggota, Platform darurat juga akan mencakup sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra non-negara lainnya dengan kemampuan untuk berkontribusi dalam respons global. Tetapi dia mengklarifikasi bahwa platform darurat tidak akan menjadi entitas atau badan yang berdiri. Sebaliknya, itu akan terdiri dari seperangkat protokol seputar mengumpulkan aktor-aktor kunci jika terjadi guncangan global yang kompleks, dan mengoperasionalkan respons terkoordinasi mereka.
Platform darurat tidak akan menggantikan atau menduplikasi pekerjaan badan antar pemerintah, termasuk Dewan Keamanan. Juga tidak akan mengganggu mandat badan khusus atau mekanisme yang ada.
"Ini akan menjadi alat bagi sistem multilateral untuk mendukung keputusan antar pemerintah dan melengkapi mekanisme yang ada," katanya.
"PBB adalah satu-satunya organisasi yang dapat menyatukan semua pemangku kepentingan jika terjadi guncangan global yang kompleks, dan membuat mereka bekerja sama untuk hasil terbaik. Sudah waktunya untuk mengambil keputusan yang memungkinkan untuk melakukannya," tambah Guterres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
