Sejumlah pekerja berada di area ruang produksi yang sudah berhenti operasionalnya selama satu bulan di pabrik PT Victory Apparel Indonesia di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7/2026). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang mencatat sebanyak 846 buruh dan karyawan di perusahaan garmen yang menerima pesanan merek internasional melalui rantai pasok global PT Victory Apparel Indonesia terancam terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kondisi kas keuangan yang telah mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19, wilayah pabrik sering terendam banjir rob dan permasalahan bahan baku secara terus menerus sehingga gangguan perubahan pasar internasional dapat memengaruhi kondisi perusahaan. (FOTO : Kamran Dikarma/Republika)

Aktivitas produksi di dalam pabrik terhenti sehingga sejumlah fasilitas produksi tampak tidak lagi beroperasi. Disnaker Kota Semarang mencatat sebanyak 846 buruh dan karyawan perusahaan tersebut berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). (FOTO : Kamran Dikarma/Republika)

Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal (kiri) berdialog bersama buruh saat kunjungan kerja di pabrik garmen ekspor PT Victory Apparel Indonesia, Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7/2026). Kunjungan tersebut guna memastikan perlindungan hak kepada 846 buruh dan karyawan yang terdampak ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemerintah menawarkan dua opsi yakni intervensi pemerintah membantu masalah permodalan serta mencarikan solusi untuk regulasi hingga bahan baku agar PHK terhindari atau memastikan pembayaran hak pekerja secara penuh sebelum operasional pabrik berakhir pada Oktober mendatang. (FOTO : Kamran Dikarma/Republika)

Perusahaan mengalami tekanan keuangan yang berkepanjangan akibat dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih. Banjir rob yang berulang di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas turut mengganggu operasional dan distribusi produksi perusahaan. (FOTO : Kamran Dikarma/Republika)

Disnaker Kota Semarang terus berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan serta mengupayakan langkah-langkah perlindungan bagi para pekerja. (FOTO : Kamran Dikarma/Republika)