Selasa 20 Oct 2026 22:00 WIB

Potret Aksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Karhutla hingga MBG Jadi Sorotan

Aksi digelar di kawasan Tugu Tani Jakarta.

Rep: Thoudy Badai/ Red: Edwin Dwi Putranto

Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para peserta membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga penggunaan anggaran negara. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Dalam tuntutannya, demonstran mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan ekosistem yang terdampak, serta menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi yang digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo - Gibran ini mengkritisi tindakan pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi wilayah Kalimantan, serta menuntut pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah program diantaranya program MBG dan Kopdes yang dinilai menghamburkan anggaran negara. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil mengikuti aksi di Tugu Tani, Jakarta. Peserta antara lain berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, serta kelompok masyarakat lainnya. Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, menyebut aksi tersebut membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, ruang sipil, pemberantasan korupsi, dan pendidikan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian dalam aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Mereka mengangkat persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti dampak karhutla, ketimpangan sosial, dan meningkatnya beban kebutuhan sehari-hari. Melalui penyampaian pendapat di ruang publik, para demonstran meminta pemerintah memberikan respons dan langkah nyata terhadap berbagai persoalan tersebut. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Sejumlah peserta aksi mengenakan masker respirator saat menyuarakan kritik terhadap penanganan karhutla di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Penggunaan masker menjadi bagian dari visual aksi yang menyoroti persoalan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain menuntut pemadaman serta pemulihan kawasan terdampak, massa juga meminta perhatian terhadap kesehatan warga yang terpapar asap. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan dalam demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain persoalan karhutla, mereka meminta pembenahan kebijakan ekonomi, perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, serta penurunan biaya pendidikan. Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi tidak hanya berfokus pada satu isu, tetapi juga menyoroti sejumlah kebijakan yang menurut demonstran perlu dievaluasi. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa melanjutkan penyampaian aspirasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta, pada sore hari. Di tengah pengamanan aparat, demonstran menyuarakan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan dan memperkuat penanganan persoalan lingkungan serta sosial. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang dinilai belum optimal. Mereka juga menyoroti penggunaan anggaran negara untuk sejumlah program pemerintah.

Selain menuntut penanganan karhutla yang lebih serius, massa mendesak pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang mereka nilai berpotensi membebani anggaran negara. Aksi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan dan meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.

sumber : Republika
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement