Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar (kiri) meninggalkan ruang rapat usai membalik meja rapat saat rapat paripurna terkait pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)
Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar (kedua kiri) dan Ketua PPP, Romahurmuziy (kedua kanan) menyampaikan protes kepada Pimpinan Rapat Agus Hermanto saat sidang rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)
Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar (kanan) menyampaikan surat Menkum HAM terkait pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)
Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar (kanan) menyampaikan surat Menkum HAM akan pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)
Sejumlah anggota dewan menyaksikan meja Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang terbalik saat rapat paripurna terkait pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)
Sejumlah anggota dewan menyaksikan meja Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang terbalik saat rapat paripurna terkait pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10), berakhir ricuh akibat konflik internal di tubuh PPP.
Politisi PPP Hasrul Azwar membalikkan meja saat memprotes pengajuan susunan nama anggota komisi dan AKD dari PPP.