Senin 08 Feb 2016 19:04 WIB

Diskusi Hasil Survei Terhadap Revisi UU KPK

.

Red: Mohamad Amin Madani

Jubir Kepresidenan Johan Budi memberikan pemaparannya dalam diskusi Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Jakarta, Senin (8/2).(Republika/Raisan Al Farisi)

Jubir Kepresidenan Johan Budi memberikan pemaparannya dalam diskusi Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Jakarta, Senin (8/2).(Republika/Raisan Al Farisi)

Jubir Kepresidenan Johan Budi memberikan pemaparannya dalam diskusi Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Jakarta, Senin (8/2).(Republika/Raisan Al Farisi)

Anggota DPR Komisi XI Maruarar Sirait (kanan) memberikan pemaparannya dalam diskusi Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Jakarta, Senin (8/2).(Republika/Raisan Al Farisi)

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (tengah) memberikan pemaparannya dalam diskusi Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Jakarta, Senin (8/2).(Republika/Raisan Al Farisi)

inline

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi memberikan pemaparan dalam diskusi temuan survei nasional yang bertemakan "Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi" di Jakarta, Senin (8/2).

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti dan anggota DPR Komisi XI Maruarar Sirait.

Survei temuan nasional yang dilakukan oleh Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Indikator Politik Indonesia ini menemukan bahwa 54,4% responden menilai revisi UU akan melemahkan KPK, 34,1% menilai akan memperkuat KPK dan 11,5% tidak bisa menilai.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement