Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh memberikan keterangan di depan majelis hakim konstitusi pada sidang lanjutan judicial riview KUHP pasal 284, 285, dan 292 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/8). (FOTO : Republika/ Wihdan)
Pakar Hukum Tata Negara UI Hamid Chalid (dari kiri), Pakar Hukum Unpad, Atip Latipulhayat, dan Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh disumpah di depan majelis hakim konstitusi pada sidang lanjutan judicial riview KUHP pasal 284, 285, dan 292 di Mahkamah Konstitus (FOTO : Wihdan HIdayat/Republika)
Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh memberikan keterangan di depan majelis hakim konstitusi pada sidang lanjutan judicial riview KUHP pasal 284, 285, dan 292 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/8). (FOTO : Wihdan HIdayat/Republika)
Pakar Hukum Tata Negara UI Hamid Chalid (dari kiri) bersama Pakar Hukum Unpad Atip Latipulhayat menghadiri sidang lanjutan judicial riview KUHP pasal 284, 285, dan 292 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/8). (FOTO : Republika/ Wihdan)
Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh memberikan keterangan di depan majelis hakim konstitusi pada sidang lanjutan judicial riview KUHP pasal 284, 285, dan 292 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/8). (FOTO : Republika/ Wihdan)
REPUBLIKA.CO.ID, Sejumlah tokoh Uji Materi KUHP Pasal 284,285, dan 292 tentang perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/07/2016). Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli.
Para akademisi ini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas makna perzinaan, homoseks dan pemerkosaan dalam KUHP. Mereka meminta KUHP ditafsir ulang sehingga pelaku homoseks dibui selama 5 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
