ketua umum asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menjadi pembicara dalam diskusi ekonomi syariah di Jakarta, Rabu (25/1). (FOTO : Republika/Agung Supriyanto)
ketua umum asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno (kiri) bersama Pakar Asuransi Syariah Muhammad Sakir Sula menjadi pembicara dalam diskusi ekonomi syariah di Jakarta, Rabu (25/1 (FOTO : Republika/Agung Supriyanto)
ketua umum asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno (kiri) bersama Pakar Asuransi Syariah Muhammad Sakir Sula menjadi pembicara dalam diskusi ekonomi syariah di Jakarta, Rabu (25/1 (FOTO : Republika/Agung Supriyanto)
Pakar Asuransi Syariah Muhammad Sakir Sula (kanan) bersama ketua umum asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menjadi pembicara dalam diskusi ekonomi syariah di Jakarta, Rabu (25 (FOTO : Republika/Agung Supriyanto)
Pakar Asuransi Syariah Muhammad Sakir Sula (kanan) bersama ketua umum asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menjadi pembicara dalam diskusi ekonomi syariah di Jakarta, Rabu (25/ (FOTO : Republika/Agung Supriyanto)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin menerapkan sistem ekonomi syariah dalam pemerintahannya jika terpilih dalam Pilkada DKI. Sistem ekonomi syariah, menurutnya, sangat tepat diterapkan di Jakarta.
"Tesis saya waktu S2 itu islamic banking, saya tahu banget konsep-konsep mudharabah (bagi hasil), dimana pembiayaan itu membeli barang sesuai dengan barangnya," kata dia dalam diskusi 'Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah' di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).
Sandiaga mengatakan, bagi hasil keuntungan dalam sistem ini tidak memberatkan salah satu pihak. Sistem ini akan sangat cocok diberlakukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab, menurutnya, prinsipnya sangat berkeadilan dan universal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
