Rabu 07 Jun 2017 17:15 WIB

Dukung MA Netral dalam Kasus DPD, Aktivis Gelar Tabur Bunga

.

Red: Mohamad Amin Madani

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/6). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/6). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/6). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/6). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/6). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/6). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD melakukan aksi teatrikal simbolisasi tabur bunga diatas payung hitam putih di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (7/6).

Aksi tersebut bertujuan mendukung MA supaya netral dan bebas intervensi politik dalam memutus sengketa kepemimpinan DPD RI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement