REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas bersama Koalisi Selamatkan KPK mengajukan uji materi hak angket DPR terhadap KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/7). Menurut Busyro, hak angket bertentangan dan meremehkan UUD 1945. Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik itu berharap hakim MK mampu lebih menunjukkan integritas dan independensi serta profesionalitasnya.
Menurutnya, DPR sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi pembela rakyat sesuai fungsinya. Dampak dari korupsi, kata dia, jelas sangat mengerikan, tidak hanya pada fisik, kultur, politik. Adanya hak angket dengan dalih apa pun yang berbuih, kata dia, rakyat sudah tidak percaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
sumber : Republika
Advertisement
