Senin 24 Jul 2017 21:52 WIB

ACTA Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

.

Rep: Mahmud Muhyidin/Republika / Red: Edwin Dwi Putranto

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani (kanan) Wakil Sekjen Yustiana Dewi mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Bendahara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Agustyar (keempat kanan) menjelaskan paparanya kepada wartawan didampingi pejabat ACTA saat mendaftar surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memperlihatkan pengajuan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani (kiri) Wakil Sekjen Yustiana Dewi (kanan) memperlihatkan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hendarsam Marantoko (tengah) menjelaskan paparanya kepada wartawan didampingi pejabat ACTA saat mendaftar permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). Dalam uji materiil tersebut terutama terkait dengan keberadaan Pasal 222 dalam UU tersebut yakni membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ambang batas 20 persen jumlah kursi di legislatif atau 25 persen suara sah nasional.

sumber : Republika Foto
Advertisement
Berita Terkait
MK: Kami Sudah Terima Berkas Gugatan Perppu Ormas
- 01 January 1970, 07:00
MK: Kami Sudah Terima Berkas Gugatan Perppu Ormas
MK Bantah Pemerintah Pernah Konsultasi Perppu Ormas
- 01 January 1970, 07:00
MK Bantah Pemerintah Pernah Konsultasi Perppu Ormas
Arief Hidayat Kembali Terpilih Jadi Ketua MK
- 01 January 1970, 07:00
Arief Hidayat Kembali Terpilih Jadi Ketua MK
Pilih Ketua Baru, Mahkamah Konstitusi Siapkan Mekanisme <em>Voting</em>
- 01 January 1970, 07:00
Pilih Ketua Baru, Mahkamah Konstitusi Siapkan Mekanisme Voting
Berita Lainnya
...
Ameera - Ahad , 16 Nov 2025, 22:53 WIB
Kempinski Raih Penghargaan Kuliner Tingkat Asia Pasifik
...
Ameera - Ahad , 16 Nov 2025, 14:45 WIB
Konser 'Suarasmara' Andien: Memutar Waktu, Merangkum 25 Tahun Mimpi dan Nada
...
Ameera - Sabtu , 15 Nov 2025, 23:21 WIB
Jusuf Kalla Apresiasi Prof. Deby Vinski Mendorong Standardisasi Stem Cell
...
Ameera - Sabtu , 15 Nov 2025, 20:02 WIB
Weird Genius Hingga JKT48 Buka Grand Final FFWS 2025
...
Ameera - Sabtu , 15 Nov 2025, 19:43 WIB
TikTok Luncurkan Fitur Bulletin Board, Mirip Broadcast Channels di Instagram
Advertisement
Terpopuler
1
 Panglima TNI Pimpin Puncak Peringatan HUT ke-80 Korps Marinir
2
 Korban Kebakaran Benhil Kumpulkan Barang yang Tersisa dari Reruntuhan Rumahnya
3
 Tolak Kriminalisasi Petani, Massa Gelar Aksi di Mapolda Jateng
Terkini Inpicture
Advertisement