Senin 24 Jul 2017 21:52 WIB

ACTA Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

.

Rep: Mahmud Muhyidin/Republika / Red: Edwin Dwi Putranto

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani (kanan) Wakil Sekjen Yustiana Dewi mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Bendahara Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Agustyar (keempat kanan) menjelaskan paparanya kepada wartawan didampingi pejabat ACTA saat mendaftar surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Para pejabat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memperlihatkan pengajuan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani (kiri) Wakil Sekjen Yustiana Dewi (kanan) memperlihatkan surat permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hendarsam Marantoko (tengah) menjelaskan paparanya kepada wartawan didampingi pejabat ACTA saat mendaftar permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohonan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). Dalam uji materiil tersebut terutama terkait dengan keberadaan Pasal 222 dalam UU tersebut yakni membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ambang batas 20 persen jumlah kursi di legislatif atau 25 persen suara sah nasional.

sumber : Republika Foto
Advertisement
Berita Terkait
MK: Kami Sudah Terima Berkas Gugatan Perppu Ormas
- 01 January 1970, 07:00
MK: Kami Sudah Terima Berkas Gugatan Perppu Ormas
MK Bantah Pemerintah Pernah Konsultasi Perppu Ormas
- 01 January 1970, 07:00
MK Bantah Pemerintah Pernah Konsultasi Perppu Ormas
Arief Hidayat Kembali Terpilih Jadi Ketua MK
- 01 January 1970, 07:00
Arief Hidayat Kembali Terpilih Jadi Ketua MK
Pilih Ketua Baru, Mahkamah Konstitusi Siapkan Mekanisme <em>Voting</em>
- 01 January 1970, 07:00
Pilih Ketua Baru, Mahkamah Konstitusi Siapkan Mekanisme Voting
Berita Lainnya
...
Pemilu Kita - Kamis , 02 May 2024, 17:50 WIB
PKB Akui Nama Cagub Jatim Lawan Khofifah Sudah Ada, Siapa?
...
Pemilu Kita - Kamis , 02 May 2024, 17:44 WIB
Pemerintah Klasifikasikan 207 Juta Penduduk Potensial Jadi Pemilih Pilkada
...
Pemilu Kita - Kamis , 02 May 2024, 17:41 WIB
Golkar Buka Peluang Usung Kader Partai di Pilwakot Surabaya 2024
...
Pemilu Kita - Kamis , 02 May 2024, 17:17 WIB
Pejawat Wali Kota Surabaya Serahkan Berkas Pendaftaran ke PDIP
...
Pemilu Kita - Kamis , 02 May 2024, 17:13 WIB
Muhaimin Pastikan PKB Jadi Lawan Koalisi Khofifah di Jatim
Advertisement
Terpopuler
1
 Aktivis Desak Pemerintah Korsel Dukung Gencatan Senjata di Gaza
2
 KPU Administrasi Jakarta Pusat Terima Logistik Pemilu 2024
3
 Tabur Bunga di Makam Dokter Hasan Sadikin
4
 Mural Bersama Bienalle Jogja 2023
5
 Ornamen Piala Dunia U-17 Hiasi Taman Gedung Sate Bandung
Terkini Inpicture
Advertisement