Senin 23 Oct 2017 00:24 WIB

Ratusan Ribu Warga Katalunya Tolak Penangguhan Otonomi

.

Rep: Rizkyan Adiyudha, AP/ Red: Yogi Ardhi Cahyadi

Warga Katalunya berunjuk rasa memprotes keputusan Pengadilan Nasional memenjarakan pemimpin oposisi Katalunya oleh pemerintas Spanyol di Barcelona, (FOTO : Emillio Morenatti/AP)

Warga Katalunya berunjuk rasa memprotes keputusan Pengadilan Nasional memenjarakan pemimpin oposisi Katalunya oleh pemerintas Spanyol di Barcelona, (FOTO : Santi Palacios/AP)

Warga Katalunya mendengarkan pidato President Carles Puigdemont pada ponsel di luar Gedung Palau Generalitat di Barcelona, (FOTO : Santi Palacios/AP)

Warga Katalunya berkumpul di luar Gedung Palau Generalitat di Barcelona, (FOTO : Santi Palacios/AP)

Warga Katalunya mendengarkan pidato President Carles Puigdemont di luar Gedung Palau Generalitat di Barcelona, (FOTO : Santi Palacios/AP)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, KATALUNYA -- Sekitar 450 ribu warga Katalunya berkumpul di Barcelona menentang keputusan penangguhan otonomi Katalunya. Massa protes kebijakan Pemerintah Spanyol yang berencana mengambil alih kelola administrasi kawasan tersebut. Para demonstran membawa Estelada, bendera berbintang tunggal dan dua garis merah-kuning yang melambangkan kemerdekaan Katalunya. Massa memenuhi jalanan kota dan lapangan, sementara helikopter kepolisian Spanyol terbang di atas mereka.

 
 
Aksi massa itu dikoordinasikan oleh Komite Pertahanan Referendum (CDR). Gerakan CDR kebanyakan dimotori oleh kaum muda dengan dukungan masyarakat segala usia. Mereka berpendapat, Katalunya resmi lahir pada 30 September lalu. Warga Katalunya menggelar referendum pada 1 Oktober lalu. Pemungutan suara diambil untuk menentukan kemerdekaan Katalunya. Namun, pemerintah Spanyol tidak mengakui hasil referendum.
 
Pemimpin Katalunya, Charles Puigdemont lantas mendeklarasikan kemerdekaan. Menyusul hal itu, otoritas mengaktifkan pasal 155 konstitusi Spanyol terkait penangguhan otonomi Katalunya. Pasal itu menyebut setiap masyarakat otonomi harus memenuhi kewajiban kepada negara Spanyol. Pemerintah pusat mungkin mengambil kekuasaan otonomi jika kewajiban itu gagal dipenuhi. Pemerintah Spanyol sepakat segera menggelar pemungutan suara di Katalunya untuk memilih pemimpin baru di kawasan itu.

 

sumber : Republika, AP
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement