REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menemukan beberapa kendala di lapangan dalam upaya membersihkan puing-puing reruntuhan akibat gempa. Salah satunya keterbetasan alat berat untuk membantu proses pembersihan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Arthadana, mengaku tidak bisa maksimal membantu pembersihan puing. Jumlah kerusakan yang ada begitu masif.
"Bagaimana kami mau maksimal kalau alat berat kita terbatas. Sangat dibutuhkan, tidak hanya tenaga manusia dan alat-alat seadanya," ujar Made di Lobar, NTB, Ahad (26/8).
Made mengaku hanya memiliki satu unit eksavator, satu unit bekoloder, dan satu unit dump truck. Dengan keterbatasan alat, kata Made, tidak bisa mempercepat pembersihan puing-puing. Ia mencontohkan pembersihan puing di Dusun Kerandangan membutuhkan waktu sebelas hari.
"Belum lagi soal operasional, setiap alat berat minimal membutuhkan biaya sebesar Rp 1,2 juta rupiah per hari," lanjutnya.
Made mengusulkan agar pemerintah melalui BNPB dan TNI selaku Koordinator penanganan bencana bisa melibatkan pengusaha yang memiliki alat berat.
"Kalau mereka dilibatkan, relatif mudah buat kita mempercepat pembersihan puing-puing," kata Made.
Di tempat terpisah, Bupati Lobar Fauzan Khalid membenarkan kesulitan anak buahnya. Ia sendiri sudah menanda tangani surat permohonan beberapa hari yang lalu.
"Kita sudah surati Pak Danrem (Komandan Korem 16/ NTB, red) dan BNPB untuk minta bantuan alat berat," ucap Fauzan.
Fauzan melanjutkan, gempa beruntun yang terjadi telah meluluh lantakkan banyak bangunan, baik rumah dan pemukiman, tempat ibadah, maupun fasilitas umum. Kerusakan terberat terjadi di Kabupaten Lombok Utara, membuat banyak alat berat terkonsentrasi untuk melakukan pembersihan di sana.
Sedangkan untuk di Lobar sendiri, atas bantuan TNI dan pihak DPU-PR, sudah mulai melakukan pembersihan di beberapa tempat. Seperti di Desa Dasan Geria, Desa Senggigi, dan Desa Selat, namun hal itu masih dirasa kurang
Ikuti Whatsapp Channel Republika
