Senin 30 Sep 2019 05:30 WIB

Legislasi DPR 2014-2019 Layani Kepentingan Elite

UU MD3 menambah jumlah pimpinan DPD, sementara UU KPK mengurangi kewenangan KPK.

Foto: republika
Legislasi 2019 melayani elite politik.

REPUBLIKA.CO.ID, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyimpulkan produk legislasi DPR periode 2014-2019 hanya dibuat untuk melayani elite tertentu saja. Salah satunya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU KPK 

 

UU MD3 direvisi tiga kali yang intinya mengubah aturan soal jumlah kursi pimpinan MPR

 

- Revisi pertama 5 Desember 2014 menjadi 5 pimpinan 

- Revisi kedua 12 Februari 2018 menjadi 8 pimpinan 

- Revisi ketiga 16 September 2019 menjadi 10 pimpinan 

 

UU KPK

- Adanya pembentukan Dewan Pengawas 

- Izin penyadapan 

- Kewenangan SP3 

- Status kepagawian KPK menjadi ASN 

- Status kelembagaan KPK jadi lembaga eksekutif 

 

 

Pengolah: Esthi Maharani 

Sumber: Data Republika

Advertisement
Berita Terkait
PDIP akan Ajukan Kembali Puan Maharani Jadi Ketua DPR 2024-2029
News - 08 April 2024, 06:37
PDIP akan Ajukan Kembali Puan Maharani Jadi Ketua DPR 2024-2029
Pimpinan DPR Sebut Mayoritas Partai Sepakat tak Melakukan Revisi UU MD3
News - 04 April 2024, 14:08
Pimpinan DPR Sebut Mayoritas Partai Sepakat tak Melakukan Revisi UU MD3
Puan Gelengkan Kepala Saat Ditanya Revisi UU MD3 dan Jokowi yang Ingin Ambil Alih PDIP
News - 04 April 2024, 13:00
Puan Gelengkan Kepala Saat Ditanya Revisi UU MD3 dan Jokowi yang Ingin Ambil Alih PDIP
Fraksi Golkar: Suara Terbanyak yang Jadi Ketua DPR
News - 03 April 2024, 17:40
Fraksi Golkar: Suara Terbanyak yang Jadi Ketua DPR
Fraksi Golkar Tegaskan Ikuti UU MD3 yang Ada untuk Posisi Ketua DPR
News - 03 April 2024, 16:34
Fraksi Golkar Tegaskan Ikuti UU MD3 yang Ada untuk Posisi Ketua DPR
PDIP Bakal Digoyang di DPR? Baleg: Sampai Hari Ini tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3
News - 03 April 2024, 13:56
PDIP Bakal Digoyang di DPR? Baleg: Sampai Hari Ini tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3
Pimpinan Baleg <em>Ngaku</em> tak Tahu Masuknya Revisi UU MD3 dalam Prolegnas
News - 02 April 2024, 19:47
Pimpinan Baleg Ngaku tak Tahu Masuknya Revisi UU MD3 dalam Prolegnas
Revisi UU MD3 Mendadak Masuk Prolegnas, Jatah Kursi Ketua DPR PDIP akan Direbut Golkar?
News - 02 April 2024, 19:10
Revisi UU MD3 Mendadak Masuk Prolegnas, Jatah Kursi Ketua DPR PDIP akan Direbut Golkar?
Yuk Ngaji Hari Ini
اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْۖ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ
Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu (kebinasaan) mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai?

(QS. Al-A'raf ayat 185)
Berita Lainnya
Warga beraktivitas saat cuaca terik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Esgnow - Jumat , 03 May 2024, 13:27 WIB
Cuaca Panas Terik Berisiko Bagi Kesehatan, Ini Anjuran dari Kemenkes
Panas ekstrem (ilustrasi).
Esgnow - Jumat , 03 May 2024, 10:39 WIB
Cuaca Panas di Indonesia Apakah akan Mematikan Seperti di India? Ini Kata BMKG
PT Pertamina (Persero) secara massif melakukan inovasi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendorong transisi energi, salah satunya dengan mengembangkan ekosistem kendaraan berbasis hidrogen bersama Toyota.
Esgnow - Jumat , 03 May 2024, 10:36 WIB
Kementerian ESDM Sebut Hidrogen Sebagai EBT Memiliki Peluang di RI
Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) turut mendukung pemerintah dalam pemulihan lahan kritis dan pembangunan berkelanjutan.
Esgnow - Jumat , 03 May 2024, 10:09 WIB
Telkom Dukung Pemulihan Lahan Kritis Nasional di Empat Provinsi
Galon isi ulang (ilustrasi).
Esgnow - Kamis , 02 May 2024, 18:49 WIB
Peneliti: Kemasan Guna Ulang Bantu Kurangi Timbulan Sampah Plastik
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini Infografis
Advertisement