REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program kartu prakerja dapat dijalankan pada awal tahun depan. 

Jokowi memprogramkan ini karena 58 persen tenaga kerja lulusan SMP ke bawah.

Program Kartu Prakerja bukan untuk menggaji pengangguran.

Program Kartu Prakerja akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi.

Para pencari kerja yang memiliki kartu prakerja ini dapat memilih secara langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui Mulai dari barista, kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, dan coding.

Kartu prakerja terdiri dari tiga pelatihan, yaitu untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Re-skilling diberikan kepada mereka yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah menganggarkan dana bantuan pelatihan Kartu Prakerja melalui APBN sebesar Rp 10 triliun. 

Dana tersebut akan diperuntukan bagi dua juta orang, tetapi pemerintah prediksi ada 10 juta orang membutuhkan Kartu Prakerja.

Pemerintah akan menetapkan kuota per provinsi dan menyeleksi agar kartu diberikan ke mereka yang memang siap memasuki dunia kerja, tetapi belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan. 

Pemerintah masih menyusun landasakan hukum, membuat Project Management Office (PMO), dan membuat sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai stakeholder.

Catatan DPR: 

DPR khawatir pencetakan kartu tersebut tidak akan efektif karena kartu tersebut hanya untuk jangka pendek. 

DPR meminta pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan SMK karena banyak anak SMK yang mengganggur. 

Sumber: Republika.co.id

Pengolah data: Ratna Puspita

Ikuti Whatsapp Channel Republika