Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (kiri) didampingi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih (kanan) saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (19/11). Kepala BPOM mengatakan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan keluar pada akhir bulan Januari 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (kiri) saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (19/11). Kepala BPOM mengatakan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan keluar pada akhir bulan Januari 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (19/11). Kepala BPOM mengatakan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan keluar pada akhir bulan Januari 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (ketiga kiri) didampingi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih (ketiga kanan) saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (19/11). Kepala BPOM mengatakan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan keluar pada akhir bulan Januari 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (19/11). Kepala BPOM mengatakan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan keluar pada akhir bulan Januari 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Penny K Lukito mengatakan BPOM masih menunggu data riset vaksin COVID-19, Sinovac buatan China, yang sedang diuji khasiat dan keamanannya oleh Brazil. BPOM akan memadukan data riset uji coba vaksin COVID-19 di Brazil dan di Indonesia.
Menurut dia, pemberian izin darurat (Emergency Use Authorization/EUA) vaksin COVID-19 di Indonesia bisa dilakukan oleh BPOM, tetapi harus seksama, terukur secara saintifik serta tidak boleh terburu-buru karena juga terkait dengan keamanan antivirus tehadap manusia.
sumber : Republika, Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika
