REPUBLIKA.CO.ID, Militer Sudan belum mau melepaskan cengkeramannya terhadap kehidupan berpolitik di negara tersebut. Pembentukan dewan transisi yang sejatinya mengembalikan kembali kekuasaan terhadap sipil pascakudeta justru semakin memperkuat pengaruh militer. Dewan transisi dikuasai Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan petinggi militer. Berikut gerak militer Sudan pascakudeta.
25 Oktober
Pemimpin militer Sudan Jenderal Abdul Fattah al-Burhan melakukan kudeta dan membubarkan pemerintahan bersama. Jenderal Burhan mengaku kudeta untuk menghindari perang Saudara. Perdana menteri dan sejumlah menteri ditahan.
26 Oktober
Rakyat Sudan menggelar aksi demonstrasi menentang kudeta yang dilakukan oleh militer.
26 Oktober
Perdana Menteri Sudan yang digulingkan Abdala Hamdok telah diizinkan untuk kembali ke rumah setelah sempat ditahan.
26 Oktober
DK PBB prihatin atas kudeta yang terjadi di Suriah.
30 Oktober
Ribuan warga turun ke jalan menentang kudeta militer. Belasan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan.
2 November
Media Israel melaporkan adanya pertemuan delegasi Israel dengan pemimpin militer Sudan.
4 November
Militer Sudan bebaskan empat menteri dari sipil.
8 November
Jenderal Burhan mengaku tak ingin berpartisipasi dalam pemerintahan transisi.
12 November
Panglima militer Sudan Jenderal al-Burhan mengeluarkan dekrit untuk membentuk Dewan Penguasa transisi baru, dan menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua.
13 November
Negara Barat menolak dewan transisi yang didominasi militer dan meminta kekuasaan dikembalikan ke sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika