REPUBLIKA.CO.ID, Menjelang pemilu di 2024, polemik yang muncul bukan hanya terkait koalisi partai dan calon presiden yang akan diusung maju. Wacana mengenai pemunduran pemilu juga mengemuka.
Sejumlah kalangan menyebut pemunduran pemilu adalah langkah baik. Sebab Indonesia baru saja mulai bergulat ekonominya dari pandemi Covid-19.
* Tahun ini sosok yang pertama membahas ide pemunduran ekonomi adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia berdalih kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.
"Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil.
* Kemudian pada Rabu (23/2/2022), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pelaksanaan pemilu 2024 diundur. Usulnya, pemilu ditunda setahun atau dua tahun.
Menurutnya usulan penundaan pemilu tersebut perlu dipertimbangan agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi usai pandemi menghajar Tanah Air dua tahun terakhir. Dirinya menjelaskan ada tiga persoalan yang kerap muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu.
Pertama, terjadinya pembekuan agresivitas ekonomi. Kedua, terjadinya ketidakpastian ekonomi tiap transisi kekuasaan, dan ketiga, pemilu dikhawatirkan memunculkan ancaman konflik.
"Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," ujar Wakil Ketua DPR ini.
* Wacana tersebut didukung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas). "Yang pertama, alasannya pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani," kata Zulhas, Jumat (25/2/2022).
Kemudian belum stabilnya ekonomi juga jadi alasan pemilu 2024 perlu ditunda. Zulhas memandang pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
"Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata masih 3-3,5 persen dan situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih," ujarnya.
Zulhas juga menyoroti besarnya biaya pemilu "Pemilu ini biayanya besar. Terakhir itu saya dengar naiknya saja 180-190 triliun," tuturnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika