Mahasiswa membentangkan poster saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (11/4/2022). Mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, menolak kenaikan PPN, menstabilkan harga minyak goreng, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden (FOTO : ANTARA/Makna Zaezar )
Mahasiswa berorasi saat unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (11/4/2022). Mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, menolak kenaikan PPN, menstabilkan harga minyak goreng, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. (FOTO : ANTARA/Makna Zaezar )
Mahasiswa berorasi saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (11/4/2022). Mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, menolak kenaikan PPN, menstabilkan harga minyak goreng, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. (FOTO : ANTARA/Makna Zaezar )
REPUBLIKA.CO.ID,PALANGKA RAYA -- Mahasiswa berorasi saat unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (11/4/2022).
Mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, menolak kenaikan PPN, menstabilkan harga minyak goreng, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
