Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon. Foto: Republika/Abdan Syakura (FOTO : REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Buruh yang tergabung dalam SPN Provinsi Jawa Barat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/7/2022).
Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan serta menindak pengusaha yang tidak membayar pesangon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
