Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai (FOTO : Republika/Thoudy Badai)
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
