Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Ribuan massa dari berbagai aliansi ojek online (ojol) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9).
Aksi tersebut di antaranya menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), berharap pemerintah mengevaluasi tarif yang diberlakukan operator, karena tidak berpihak kepada ojol, serta meminta legalitas atau payung hukum terhadap organisasi serikat pekerja ojol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
