Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang saat akan mendatangi Kantor PBB Perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Dalam kedatangannya, mereka menyerahkan data kejahatan korporasi serta pelanggaran HAM PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada perwakilan PBB serta ke 300 kedutaan, konsulat, Bank Internasional, Lembaga HAM dan Lembaga Negara diantaranya kebijakan terkait penggunaan tenaga lokal yang minim, skandal koruptif pengelolaan dana CSR, kecelakaan kerja yang hingga menyebabkan kematian pembuangan limbah ke laut serta beberapa pelanggaran yang merugikan masyarakat Sumbawa Barat. (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang saat akan mendatangi Kantor PBB Perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Dalam kedatangannya, mereka menyerahkan data kejahatan korporasi serta pelanggaran HAM PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada perwakilan PBB serta ke 300 kedutaan, konsulat, Bank Internasional, Lembaga HAM dan Lembaga Negara diantaranya kebijakan terkait penggunaan tenaga lokal yang minim, skandal koruptif pengelolaan dana CSR, kecelakaan kerja yang hingga menyebabkan kematian pembuangan limbah ke laut serta beberapa pelanggaran yang merugikan masyarakat Sumbawa Barat. Republika/Putra M. Akbar (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang saat akan mendatangi Kantor PBB Perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Dalam kedatangannya, mereka menyerahkan data kejahatan korporasi serta pelanggaran HAM PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada perwakilan PBB serta ke 300 kedutaan, konsulat, Bank Internasional, Lembaga HAM dan Lembaga Negara diantaranya kebijakan terkait penggunaan tenaga lokal yang minim, skandal koruptif pengelolaan dana CSR, kecelakaan kerja yang hingga menyebabkan kematian pembuangan limbah ke laut serta beberapa pelanggaran yang merugikan masyarakat Sumbawa Barat. Republika/Putra M. Akbar (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang saat akan mendatangi Kantor PBB Perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Dalam kedatangannya, mereka menyerahkan data kejahatan korporasi serta pelanggaran HAM PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada perwakilan PBB serta ke 300 kedutaan, konsulat, Bank Internasional, Lembaga HAM dan Lembaga Negara diantaranya kebijakan terkait penggunaan tenaga lokal yang minim, skandal koruptif pengelolaan dana CSR, kecelakaan kerja yang hingga menyebabkan kematian pembuangan limbah ke laut serta beberapa pelanggaran yang merugikan masyarakat Sumbawa Barat. Republika/Putra M. Akbar (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang saat akan mendatangi Kantor PBB Perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Dalam kedatangannya, mereka menyerahkan data kejahatan korporasi serta pelanggaran HAM PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada perwakilan PBB serta ke 300 kedutaan, konsulat, Bank Internasional, Lembaga HAM dan Lembaga Negara diantaranya kebijakan terkait penggunaan tenaga lokal yang minim, skandal koruptif pengelolaan dana CSR, kecelakaan kerja yang hingga menyebabkan kematian pembuangan limbah ke laut serta beberapa pelanggaran yang merugikan masyarakat Sumbawa Barat. Republika/Putra M. Akbar (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang usai mendatangi Kantor PBB Perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Dalam kedatangannya, mereka menyerahkan data kejahatan korporasi serta pelanggaran HAM PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada perwakilan PBB serta ke 300 kedutaan, konsulat, Bank Internasional, Lembaga HAM dan Lembaga Negara diantaranya kebijakan terkait penggunaan tenaga lokal yang minim, skandal koruptif pengelolaan dana CSR, kecelakaan kerja yang hingga menyebabkan kematian pembuangan limbah ke laut serta beberapa pelanggaran yang merugikan masyarakat Sumbawa Barat. Republika/Putra M. Akbar (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang saat akan mendatangi Kantor PBB Perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12/2022). Dalam kedatangannya, mereka menyerahkan data kejahatan korporasi serta pelanggaran HAM PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada perwakilan PBB serta ke 300 kedutaan, konsulat, Bank Internasional, Lembaga HAM dan Lembaga Negara diantaranya kebijakan terkait penggunaan tenaga lokal yang minim, skandal koruptif pengelolaan dana CSR, kecelakaan kerja yang hingga menyebabkan kematian pembuangan limbah ke laut serta beberapa pelanggaran yang merugikan masyarakat Sumbawa Barat. Republika/Putra M. Akbar (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)