Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi teatrikal terkait penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Massa menggelar aksi penolakan terhadap Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Sejumlah elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi pe penolakan UU Tapera. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghapus Undang-Undang Tapera No 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya karena dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik. Kebijakan pemotongan pemotongan upah 3 persen dalam UU Tapera tersebut dinilai akan membebankan para pekerja. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)