Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Delapan organisasi masyarakat sipil, serta 13 korban terdampak langsung Proyek Strategis Nasional (PSN) mengajukan permohonan judicial review pengaturan kemudahan dan percepatan PSN dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. (FOTO : Republika/Prayogi)

Para pemohon menilai bahwa berbagai proyek strategis seperti Rempang Eco City, Food Estate di Merauke, Kawasan Industri di Sulawesi Tenggara, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara serta Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, telah menimbulkan dampak serius berupa penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak atas pangan serta kriminalisasi warga. (FOTO : Republika/Prayogi)

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (FOTO : Republika/Prayogi)

Delapan organisasi masyarakat sipil, serta 13 korban terdampak langsung Proyek Strategis Nasional (PSN) mengajukan permohonan judicial review pengaturan kemudahan dan percepatan PSN dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. (FOTO : Republika/Prayogi)

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (FOTO : Republika/Prayogi)

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (FOTO : Republika/Prayogi)

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (FOTO : Republika/Prayogi)

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Delapan organisasi masyarakat sipil, serta 13 korban terdampak langsung Proyek Strategis Nasional (PSN) mengajukan permohonan judicial review pengaturan kemudahan dan percepatan PSN dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa berbagai proyek strategis seperti Rempang Eco City, Food Estate di Merauke, Kawasan Industri di Sulawesi Tenggara, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara serta Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, telah menimbulkan dampak serius berupa penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak atas pangan serta kriminalisasi warga. (FOTO : Republika/Prayogi)

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Delapan organisasi masyarakat sipil, serta 13 korban terdampak langsung Proyek Strategis Nasional (PSN) mengajukan permohonan judicial review pengaturan kemudahan dan percepatan PSN dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa berbagai proyek strategis seperti Rempang Eco City, Food Estate di Merauke, Kawasan Industri di Sulawesi Tenggara, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara serta Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, telah menimbulkan dampak serius berupa penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak atas pangan serta kriminalisasi warga. (FOTO : Republika/Prayogi)

Koalisi organisasi masyarakat sipil dan sejumlah orang yang tergabung dalam gerakan Rakyat menggugat PSN (Geram PSN) melakukan ritual adat berdoa bersama sebelum sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Delapan organisasi masyarakat sipil, serta 13 korban terdampak langsung Proyek Strategis Nasional (PSN) mengajukan permohonan judicial review pengaturan kemudahan dan percepatan PSN dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa berbagai proyek strategis seperti Rempang Eco City, Food Estate di Merauke, Kawasan Industri di Sulawesi Tenggara, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara serta Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, telah menimbulkan dampak serius berupa penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak atas pangan serta kriminalisasi warga. (FOTO : Republika/Prayogi)