Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya. (FOTO : Republika/Prayogi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah orang menggelar unjuk rasa menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto di depan Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Para pengunjuk rasa menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
