REPUBLIKA.CO.ID, CIKEAS -- Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa baru dalam rangka Apel Kasatwil Tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Rabu (26/11/2025). Polri melakukan penyegaran SOP pengendalian massa dengan pendekatan yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia.
Peragaan yang dilakukan oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri tersebut memperlihatkan secara utuh lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari situasi tertib hingga eskalasi rusuh berat, berikut langkah-langkah kepolisian yang harus dilakukan pada setiap tahap.
Dalam Apel Kasatwil 2025, Polri memeragakan tata cara pelayanan unjuk rasa berdasarkan lima tingkat eskalasi, yakni tertib, kurang tertib, tidak tertib, rusuh dan rusuh berat.
Peragaan tersebut memperlihatkan keterlibatan terpadu berbagai fungsi kepolisian, seperti Sabhara sebagai Dalmas awal, Propam sebagai pengawas tindakan dan kepatuhan prosedur, Lalu Lintas untuk pengaturan arus, Reskrim dalam identifikasi provokator dan pelaku pidana, Intelkam untuk penggalangan massa, Humas melakukan dokumentasi dan publikasi, K-9 untuk sterilitas area, serta tim negosiator bersertifikasi untuk meredam eskalasi.
Teknologi baru juga ditampilkan, seperti helm Dalmas dengan konektor suara yang memungkinkan instruksi didengar hingga radius 2 km, serta penggunaan drone dalam pengambilan keputusan taktis.
Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib menjelaskan bahwa model pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama, dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009. Penyederhanaan prosedur dari 38 tahap menjadi lima fase membuat pola pelayanan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh petugas, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
