Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Dituntut 5 Tahun Penjara
Jaksa juga menuntut Fadia membayar uang pengganti sebesar Rp2,69 miliar.
Rep: Kamran Dikarma/ Red: Edwin Dwi Putranto
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Fadia Arafiq, mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Bupati Pekalongan nonaktif tersebut dengan pidana lima tahun penjara. (FOTO : Kamran Dikarma/Republika)
Fadia Arafiq menyimak pembacaan tuntutan JPU KPK dalam persidangan. Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Fadia membayar denda sebesar Rp250 juta dalam perkara dugaan korupsi yang menjeratnya. (FOTO : ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
JPU KPK juga menuntut Fadia membayar uang pengganti sebesar Rp2,69 miliar. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari hukuman tambahan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. (FOTO : ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Dalam sidang tersebut, jaksa turut meminta agar hak Fadia untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana. Tuntutan itu menjadi salah satu poin yang dibacakan JPU KPK dalam persidangan. (FOTO : Kamran Dikarma/Republika)
Usai pembacaan tuntutan, proses persidangan perkara Fadia Arafiq berlanjut ke agenda pembelaan. Fadia dan tim kuasa hukumnya akan mendapat kesempatan menyampaikan pledoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. (FOTO : ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Fadia dengan pidana lima tahun penjara dan denda Rp250 juta dalam perkara dugaan korupsi pengaturan proyek tenaga alih daya serta penerimaan gratifikasi pada 2021 hingga 2026.
Selain hukuman pokok, jaksa menuntut Fadia membayar uang pengganti sebesar Rp2,69 miliar serta pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani pidana. Sidang berikutnya akan memberikan kesempatan kepada Fadia untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi.
sumber : Antara Foto, Republika