Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri), Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan (kanan) usai penandatanganan kerjasama pembangunan desa di Jakarta, Jumat (8/5). (Republika/Tahta Aidil (FOTO : Republika/Tahta Aidilla)
Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri), Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan (kanan) melakukan jabat tangan usai penandatanganan kerjasama pembangunan desa di Jakarta, Jumat (8/5). (FOTO : Republika/Tahta Aidilla)
Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri), Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan (kanan) melakukan penandatanganan kerjasama pembangunan desa di Jakarta, Jumat (8/5).
Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri), Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan (kanan) usai penandatanganan kerjasama pembangunan desa di Jakarta, Jumat (8/5). (Republika/Tahta Aidil (FOTO : Republika/Tahta Aidilla)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan (kiri) Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah), dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan), saat penandatanganan kerjasama pembangunan desa di Jakarta, Jumat (8/5). (FOTO : Republika/Tahta Aidilla)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga kementerian yakni Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Desa Pebangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, sepakat menantandatangani nota kesepahaman (MoU), terkait pengadaan lahan sebesar 9 juta hektare bagi program ketahanan pangan.
Lahan seluas itu akan diperuntukkan bagi 4,5 juta masyarakat yang difokuskan di wilayah perbatasan.
Foto : Republika/Tahta Aidilla
Ikuti Whatsapp Channel Republika
