Rabu 21 Oct 2015 16:46 WIB

KPK Segel Ruang Kerja Dewie Yasin Limpo

.

Red: Mohamad Amin Madani

Ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo yang tersegel dengan garis KPK (KPK line) oleh penyidik KPK di Gedung Nusantara I Lantai 16 Nomor 1628, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10). (Republika/Rakhmawaty La'lang) (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Penyidik KPK meninggalkan ruang sekertariat Fraksi Hanura usai menyegel ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10). (Republika/Rakhmawaty La'lang) (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Penyidik KPK meninggalkan ruang sekertariat Fraksi Hanura usai menyegel ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10). (Republika/Rakhmawaty La'lang) (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Penyidik KPK meninggalkan ruang sekertariat Fraksi Hanura usai menyegel ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo di KOmpleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10). (Republika/Rakhmawaty La'lang) (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Penyidik KPK meninggalkan ruang sekertariat Fraksi Hanura usai menyegel ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo di KOmpleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10). (Republika/Rakhmawaty La'lang) (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

Ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo yang tersegel dengan garis KPK (KPK line) oleh penyidik KPK di Gedung Nusantara I Lantai 16 Nomor 1628, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo yang tersegel dengan garis KPK (KPK line) oleh penyidik KPK di Gedung Nusantara I Lantai 16 Nomor 1628, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

Dewi Yasin Limpo sebelumnya ditangkap KPK pada Selasa (20/10). diduga terlibat dalam kasus suap terkait izin proyek infrastruktur 2016 di Indonesia bagian timur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement