Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)
Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)
Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)
Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)
Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)
Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)
Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1). (Republika/Raisan Al Farisi)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Kader Perempuan Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan bunga kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM saat melakukan aksi damai di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (11/1).
Aksi damai tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi DPP PPP kubu Djan Faridz atas pencabutan surat keputusan pengesahan DPP PPP hasil muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Romahurmuziy oleh Menkumham Yasona Laoly yang memutuskan kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
