Aktivis Kontras melakukan aksi menyampaikan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Aktivis Kontras melakukan aksi menyampaikan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Aktivis Kontras melakukan aksi menyampaikan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Koordinator Kontras Haris Azhar bersama sejumlah aktivis Kontras berjalan menuju Sekretariat Negara untuk menyampaikan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Aktivis Kontras melakukan aksi menyampaikan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
Aktivis Kontras melakukan aksi menyampaikan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1). (FOTO : Republika/Rakhmawaty La'lang)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras) berjalan menuju Sekretariat Negara untuk menyampaikan "Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir" di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1).
Ribuan kartu pos yang dikirimkan dari berbagai elemen masyarakat dari 20 kota ini sebagai bentuk aksi mendesak Presiden mengumumkan dokumen Tim Pemncari fakta (TPF) Munir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
