Ketua sekaligus Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Yuslam Fauzi (kiri) bersama dewan pengawas dan anggota BPKH mengikuti upacara pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). (FOTO : Republika/ Wihdan Hidayat)
Ketua sekaligus Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Yuslam Fauzi (kiri) bersama dewan pengawas dan anggota BPKH diambil sumpah jabatannya saat pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). (FOTO : Republika/ Wihdan Hidayat)
Ketua sekaligus Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Yuslam Fauzi (kiri) bersama dewan pengawas dan anggota BPKH diambil sumpah jabatannya saat pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). (FOTO : Republika/ Wihdan Hidayat)
Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menandatangi berita acara pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). (FOTO : Republika/ Wihdan Hidayat)
Ketua sekaligus Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Yuslam Fauzi (kiri) menerima ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo usai pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). (FOTO : Republika/ Wihdan Hidayat)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). Jokowi berharap, BPKH dapat mengelola dana haji lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para calon jamaah haji.
Dana haji tersebut, sambung dia, dapat diinvestasikan pada tempat-tempat yang memberikan keuntungan sehingga dapat menekan biaya haji selama ini. "Dari sisi pengelolaan keuangannya. Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti menjadi lebih turun terus," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7).
sumber : Republika