Kepala Divisi keimigrasian Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat Ari Budijanto (kiri) menunjukan barang bukti terkait penahanan delapan WNA Nigeria yang melangar izin tinggal di Indonesia saat konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (2/1). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)
Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria terkait pelanggaran izin tinggal dihadirkan kepada awak media pada konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (2/1). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)
Barang bukti beserta delapan Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria terkait pelanggaran izin tinggal dihadirkan kepada awak media pada konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (2/1). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)
Barang bukti beserta delapan Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria terkait pelanggaran izin tinggal dihadirkan kepada awak media pada konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (2/1). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)
Barang bukti dari delapan Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria yang ditahan terkait pelanggaran izin tinggal dihadirkan kepada awak media pada konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (2/1). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)
Barang bukti beserta delapan Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria terkait pelanggaran izin tinggal dihadirkan kepada awak media pada konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (2/1). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Divisi keimigrasian Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat Ari Budijanto menunjukkan barang bukti terkait penahanan delapan WNA Nigeria yang melangar izin tinggal di Indonesia saat konferensi pers tentang pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu (2/1).
Penangan perkara tersebut merupakan kerjasama Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung bersama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat, Poltabes Bandung dan BAIS TNI. Kedelapan orang asing tersebut melanggar pasal 71 huruf b Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
