Senin 09 Sep 2019 22:19 WIB

Tokoh Agama Minta Pemerintah Cegah Gejolak Baru di Papua

.

Rep: Republika, Antara/ Red: Yogi Ardhi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj bersama tokoh lintas agama berfoto bersama pada acara pertemuan tokoh bangsa lintas iman untuk papua damai di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (9/9/2019). (FOTO : Thoudy Badai)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj bersama tokoh lintas agama berfoto bersama pada acara pertemuan tokoh bangsa lintas iman untuk papua damai di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (9/9/2019). (FOTO : Thoudy Badai)

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj bersama tokoh lintas agama dan iman menyampaikan pernyataan sikap untuk Papua damai di gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9). (FOTO : Republika/Fuji E Permana)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj bersama tokoh lintas agama menyampaikan pernyataan sikap pada acara pertemuan tokoh bangsa lintas iman untuk papua damai di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (9/9/2019). (FOTO : Thoudy Badai)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj (kiri), Rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno (kanan) menyampaikan pernyataan sikap pada acara pertemuan tokoh bangsa lintas iman untuk papua damai di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (9/9/2019). (FOTO : Thoudy Badai)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj beserta tokoh lintas iman meminta pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di Papua. Said mengharapkan tidak ada gejolak baru di Papua.

"Pemerintah harus mengambil langkah yang bijak agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru, kata Said Aqil di Jakarta, Senin (9/9).

Said mengatakan peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang serta beberapa titik lainnya, yang berdampak pada gejolak di Tanah Papua telah menodai upaya pemerintah yang telah berusaha meningkatkan layanan kesejahteraan dasar bagi masyarakat Papua. "Ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa segala bentuk aksi kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada siapa pun tidak dapat dibenarkan," kata dia.

sumber : Republika, Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement