Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (ketiga kanan) memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). (FOTO : PUSPA PERWITASARI/ANTARAFOTO)
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). P (FOTO : Antara/Puspa Perwitasari)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri) bersama Kepala Bulog Budi Waseso (kanan) mengikuti rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). (FOTO : Antara/Puspa Perwitasari)
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kiri) bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (tengah) dan Kepala Bulog Budi Waseso (kanan) mengikuti rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). (FOTO : PUSPA PERWITASARI/ANTARAFOTO)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menkominfo Johnny G Plate sebelum mengikuti rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). (FOTO : PUSPA PERWITASARI/ANTARAFOTO)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) berbincang dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko (tengah) dan Menkominfo Johnny G Plate (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). (FOTO : PUSPA PERWITASARI/ANTARAFOTO)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowidodo menggelar rapat terbatas terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12). Dalam rapat Jokowi menginstruksikan Menteri Perdagangan agar mencabut larangan penjualan cadangan beras pemerintah (CBP). Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan, dengan pencabutan larangan ini maka Perum Bulog dapat melakukan penjualan beras cadangan ke pasar.
"Keputusannya, Presiden memerintahkan pada Mendag untuk mencabut larangan penjualan beras CBP sehingga Bulog bisa melakukan penjualan ke pasar," jelasnya.
"Penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan dan kita putuskan di samping meningkatkan biaya perawatan juga akan berpotensi menurunkan penumpukan beras yang ada," ujar Jokowi.
sumber : Republika, Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika
