Anggota Forum Komunikasi Event se-Solo Raya dan Aliansi Pergerakan Nusantara menggelar aksi di Alun-Alun Kidul Keraton Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/8). (FOTO : Wihdan Hidayat / Republika)
Mereke menilai pemerintah diskriminatif terhadap pelonggaran kegiatan masyarakat. (FOTO : Wihdan Hidayat / Republika)
Saat ini fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat hiburan, mal, kafe, pusat kuliner, gedung pertemuan, dan hotel sudah boleh dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. (FOTO : Wihdan Hidayat / Republika)
Sementara segmen event, seni pedalangan, tari, karawitan, seni musik keroncong, campursari masih terhambat perijinan. (FOTO : Wihdan Hidayat / Republika)
Mereka meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden terkait perizinan penyelenggaraan kembali kegiatan sosial dan budaya, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. (FOTO : Wihdan Hidayat / Republika)
Stigma di masyarakat selama ini mereka takut mengadakan acara, mengadakan hajatan. (FOTO : Wihdan Hidayat / Republika)
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Forum Komunikasi Event se-Solo Raya dan Aliansi Pergerakan Kebudayaan Nusantara (Siperantara) menuntut agar pemerintah membuka akses dan perizinan kegiatan seni budaya.
Selama pandemi Covid-19, mereka mengaku kehilangan sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, mereka melakukan aksi seperti aksi tari di Alun-Alun Kidul Keraton Solo, Kamis (27/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
