Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Sejumlah anggota Satpol PP membawa poster sosialisasi protokol COVID-19 saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Sosialisasi itu dilakukan agar para pengunjuk rasa tetap menerapkan protokol kesehatan. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Sejumlah anggota Satpol PP membawa poster sosialisasi protokol COVID-19 saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Sosialisasi itu dilakukan agar para pengunjuk rasa tetap menerapkan protokol kesehatan. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). Mereka menuntut pemerindah dan DPR untuk mencabut Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
