REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah China kian mencengkeram Hong Kong. Setelah mengesahkan UU Keamanan Nasional, kini China akan merombak sistem pemilihan di wilayah bekas koloni Inggris itu. Lewat aturan baru ini nanti hanya kandidat pro-China yang bisa memimpin Hong Kong.
Usulan perubahan sistem pemilihan telah disampaikan dalam Kongres Nasional Rakyat (NPC) China pada Jumat (5/3) lalu. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Beijing untuk menguasai penuh Hong Kong.
- 30 Juni 2020: China mengesahkan UU Keamanan Nasional. Lewat aturan ini para aktivis bisa dipenjara dengan berbagai alasan, dari mulai subversi, terorisme, hingga berkolusi dengan kekuatan asing.
- 2 Juli 2020: China mulai menangkapi demonstran pro-demokrasi dengan menggunakan aturan baru itu. Ratusan orang ditangkap, sembilan di antaranya dikenakan beleid baru.
- 21 Juli: China beri ultimatum Inggris agar tak mencampuri urusan dalam negeri China.
- 6 November 2020: Pemimpin Hong Kong pro-Beijing Carrie Lam mengungkapkan keinginan China membantu peningkatan daya saing Hong Kong, termasuk dari sisi inovasi dan teknologi.
- 7 Desember 2020:Setidaknya delapan aktivis ditangkap saat menggelar protes. Tiga di antaranya terkait dengan UU Keamanan Nasional.
- 3 Maret 2021: Usulan perombakan sistem pemilihan Hong Kong disampaikan di Kongres Nasional Rakyat (NPC) China. Lewat perombakan ini hanya orang dianggap patriot (pro-China) yang biasa memimpin kota tersebut.
Usulan dalam Perombakan Pemilu Hong Kong
- Perubahan dalam jumlah komite yang akan memilih kepala eksekutif Hong Kong.
- Komite juga akan diberikan kekuatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam nominasi anggota dewan legislatif.
- Aturan baru juga akan membuat sistem penyeleksian lebih ketat untuk para cara calon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika