REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengalami turbulensi setelah munculnya konflik di internal ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Konflik muncul ke permukaan setelah keluarnya keputusan Risalah Rapat Harian Syuriyah yang merekomendasikan pemberhentian Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.
Berikut rangkuman kronologi konflik PBNU dari awal keluarnya keputusan Syuriyah hingga perkembangan terbaru:
1. Awal Konflik: Rapat Harian Syuriyah
20 November 2025: Rapat Harian Syuriyah digelar di Hotel Aston City Jakarta.
Hasil risalah berisi:
• Dugaan pelanggaran prinsip organisasi
• Dugaan masalah tata kelola kegiatan dan keuangan
• kritik atas AKN NU hadirkan narasumber terafiliasi dengan Israel.
Rekomendasi: Ketua Umum PBNU diminta mundur dalam tiga hari.
2. Respons Ketua Umum PBNU
Gus Yahya menolak keputusan Syuriyah:
• Rapat Syuriah dianggap tidak sesuai AD/ART
• Tidak memberi ruang klarifikas
• Tidak melibatkan forum konstitusional yang lengkap
• Tidak berniat mundur dari kursi Ketum PBNU
3. Surat Edaran Syuriyah
25 November 2025, muncul dokumen Surat Edaran dari Syuriah PBNU sebagai tindak lanjut keputusan rapat harian Syuriah yang pertama. Surat ditandatangani Wakil Rais Aam KH Afifuddin dan Katib Syuriah KH Ahmad Tajul Mafakhir menyebut Gus Yahya sudah resmi tidak menjabat Ketum PBNU dan kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.
4. Legalitas Surat Edaran
Kubu Gus Yahya menilai “Surat Edaran” tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi aturan penandatanganan, tidak melalui mekanisme resmi PBNU, serta tidak memiliki stempel digital terverifikasi.
5. Sabotase dan Majelis Tahkim
27 November 2025, Rais Syuriah PBNU menggelar konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta. Rais Syuriah mengungkapkan, surat edaran tersebut tidak bisa distempel lantaran ada upaya sabotase.
Dalam konferensi pers itu, Rais Syuriah juga menyampaikan bahwa jika Gus Yahya menolak mundur, maka dapat diselesaikan melalui sidang Majelis Tahkim yang akan diisi sembilan kiai.
6. Rotasi Kepengurusan PBNU
28 November 2025, Gus Yahya mengumumkan sejumlah rotasi di kepengurusan PBNU. Yang paling menonjol adalah pencopotan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.
Gus Yahya juga membantah adanya sabotase terhadap surat edaran Rais Syuriah yang tidak ada stempel tersebut.
7. Respons Rais Aam PBNU
29 November 2025, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar menyampaikan keterangan pers yang kembali menegaskan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Keputusan pemberhentian Gus Yahya sebelum Ketua Umum PBNU telah sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya.
8. Muktamar akan Segera Dilaksanakan
Rais Aam PBNU juga menyampaikan bahwa akan dilaksanakan Rapat Pleno atau Muktamar dalan waktu segera untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal.
9. Membentuk Tim Pencari Fakta
Menyoroti tingginya dinamika di publik, termasuk informasi yang beredar di media massa dan media sosial, Rais Aam akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Tim ini bertugas melakukan investigasi menyeluruh terkait berbagai informasi yang berkembang.
Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir, akan menjadi pengarah TPF tersebut.
Penulis: Muhyiddin, Pengolah: Nashih Nashrullah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
