Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat pembukaan masa persidangan tersebut dihadiri 403 anggota DPR secara fisik, sementara 11 anggota lainnya tercatat izin. Dengan demikian, jumlah keseluruhan anggota yang tercatat hadir dan izin mencapai 414 orang. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Ketua DPR RI Puan Maharani mengawali masa persidangan dengan mengajak seluruh anggota dewan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses. Aspirasi dari daerah pemilihan tersebut, menurut Puan, menjadi tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Dalam pidato pembukaan masa persidangan, Puan Maharani turut menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur serta adil. Ia menegaskan komitmen DPR untuk menjaga prinsip demokrasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 di tengah dinamika politik nasional. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Sejumlah rancangan undang-undang menjadi bagian dari agenda legislasi DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Beberapa di antaranya yakni RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, RUU Hak Cipta, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU Perkoperasian. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Isu tersebut mencakup penanganan kasus perundungan anak, perbaikan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga penguatan ketahanan energi nasional. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Rapat Paripurna Ke-11 menjadi penanda dimulainya Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung pada 10 November hingga 17 Desember 2026. Selama masa persidangan tersebut, DPR akan kembali menjalankan agenda legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan serta persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)