Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam keterangannya, Gibran menyampaikan sikap terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya dan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Gibran mengatakan akan mengikuti proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah tersebut disampaikan sebagai upaya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Selain menempuh proses di PTUN, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah MA mengabulkan gugatan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 itu menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Dalam putusannya, MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Putusan ini menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Gibran menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)