REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kenaikan tunjangan kendaraan bagi pejabat adalah bentuk penyimpangan politik anggaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mencurigai kebijakan yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 Tahun 2015 itu dilatari politik balas budi untuk politikus dan pejabat negara

Ikuti Whatsapp Channel Republika