REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah bersikukuh tetap menggelar Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi. Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Kendati demikian tak sedikit yang menolak Pilkada tersebut karena dianggap tak sensitif terhadap kondisi terjadi saat ini.

Berikut proses politik penetapan Pilkada;

14 April 2020:  Hasil RDP  antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu menyepakati Pilkada 2020 disepakati digelar bulan Desember. Dalam rapat masih membuka opsi perubahan dengan menimbang penyebaran Covid-19.

21 April:  Mendagri Tito keluarkan surat meminta daerah tak mengalihkan dana pilkada.

4 Mei: Presiden Jokowi meneken Perppu Pilkada yang memuat pemilihan dilakukan pada 9 Desember 2020. Perppu tetap memberi ruang Pilkada diundur.

18 Mei: Ketua KPU Arief Budiman menyebut tahapan Pilkada akan dimulai pada 6 Juni.

25 Mei: Koalisi Masyarakat sipil buat petisi minta Pilkada ditunda.

27 Mei: KPU terima surat rekomendasi dari Gugus Tugas soal Pilkada Desember 2020.

27 Mei: Komisi II setuju Pilkada digelar 9 Desember.

27 Mei: Mendagri Tito Karnawian menegaskan Pilkada akan tetap digelar pada 9 Desember.

28 Mei: Pemerintah akan menyusun protokol kesehatan Pilkada.

Mereka yang Menolak Pilkada Desember

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby

"Penyelenggara pemilu hari ini tidak lagi mempertimbangkan aspek kesiapan pemilih. Pemilih tidak siap untuk berpikir melaksanakan pilkada 2020."

Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia), Dahlia Umar

"Jadi seluruh pengambilan kebijakan, seluruh penyaluran bansos itu bisa saja menjadi alat kampanye terselubung para calon pejawat yang itu lagi-lagi mencederai aspek keadilan dalam kontestasi atau persaingan yang sehat."

Eks pimpinan KPK, Laode M Syarif

"Banyak bantuan datang dibungkus dengan nama pejawat. Itu sebenarnya bukan lagi wacana, tapi itu kampanye sudah terjadi dengan dana bantuan Covid-19 yang sedang berjalan."

Mereka yang Menerima Pilkada Desember

Mendagri Tito Karnavian

"Opsi diundur di 2021 Maret atau September, itu pun tidak menjamin. Dulu kita memang punya harapan pada waktu rapat yang pertama, harapan kita, mungkin situasi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini endingnya. Kita waktu itu skenarionya adalah 2021 itu aman."

Ketua KPU Arief Budiman

"Kita tidak mau tarik mundur lagi karena ini sudah menjadi pilihan kita bahwa pilkada akan diselenggarakan Desember 2020." 

Ikuti Whatsapp Channel Republika