Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk perlawanan di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya mereka meminta perlindungan sekaligus kedatangan Presiden Joko Widodo ke lokasi lingkar tambang agar masyarakat Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang haknya dirampas akibat permainan mafia tambang mendapatkan perlindungan, keadilan atas teror PHK bagi pekerja lokal, sekaligus menyoroti atas penyimpangan penggelontoran kewajiban CSR dan skandal penjualan limbah non B3 atau Scrap. (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk perlawanan terhadap mafia tambang di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (10/11/2022). (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk perlawanan terhadap mafia tambang di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (10/11/2022). (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk perlawanan terhadap mafia tambang di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (10/11/2022). (FOTO : Republika/Prayogi)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk perlawanan terhadap mafia tambang di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (10/11/2022). (FOTO : Republika/Prayogi)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk perlawanan di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Dalam aksinya mereka meminta perlindungan sekaligus kedatangan Presiden Joko Widodo ke lokasi lingkar tambang agar masyarakat Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang haknya dirampas akibat permainan mafia tambang mendapatkan perlindungan, keadilan atas teror PHK bagi pekerja lokal, sekaligus menyoroti atas penyimpangan penggelontoran kewajiban CSR dan skandal penjualan limbah non B3 atau Scrap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
