Sejumlah nelayan melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023). Para nelayan menolak kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi sebesar 10 persen, menolak denda administrasi mencapai 1.000 persen dan menolak pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal dibawah ukuran 30 GT. (FOTO : ANTARA FOTO)
Sejumlah nelayan melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023). Para nelayan menolak kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi sebesar 10 persen, menolak denda administrasi mencapai 1.000 persen dan menolak pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal dibawah ukuran 30 GT. (FOTO : ANTARA FOTO)
REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Nelayan melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023).
Para nelayan menolak kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi sebesar 10 persen, menolak denda administrasi mencapai 1.000 persen dan menolak pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal dibawah ukuran 30 GT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
