Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023).
Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
